Kabar Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Testimoni Semangat Antikorupsi Firli Bahuri di Hari Peringatan G30SPKI

By On Kamis, September 30, 2021

JAKARTA, KaratBanten.Com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri membuat testimoni semangat antikorupsi dipadukan dengan ganyang bahaya laten komunis yang menjadi catatan kelam sejarah Indonesia.

Dimana diketahui, hari ini merupakan momentum memperingati peristiwa berdarah yang menjadi catatan kelam bagi republik ini, yakni Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia (G30S PKI). 

Berikut testimoni Firli Bahuri seorang Ketua KPK berlatar belakang Polri dengan pangkat bintang tiga, Komisaris Jenderal Polisi aktif.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. 

Hari ini, bangsa kita kembali memperingati  peristiwa berdarah yang menjadi catatan kelam bagi republik ini, yakin Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia (G30S PKI). 

Dalam catatan sejarah, laten komunis yang dibiarkan dapat merubah sikap, perilaku dan paradigma seseorang hingga kehilangan akal dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai manusia, hingga tega melakukan sesuatu hal yang keji dan pilu diluar batas pri kemanusiaan. 

Tidak sedikit nilai-nilai kehidupan yang dapat kita gali dari rentetan sejarah hitam ini, salah satunya cara menyikapi bahayanya suatu laten yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, agama, budaya, moral dan etika, namun dianggap sebagai kultur atau budaya bangsa sehingga menjadi hal biasa dan menjadi kebiasaan ditengah masyarakat Indonesia. 

Korupsi adalah contoh nyata sebuah laten jahat yang awalnya tersembunyi, terpendam, tidak kelihatan namun sekarang muncul setelah dianggap sebagai budaya hingga menjadi kebiasaan dan sesuatu hal yang biasa di negeri ini. 

Jika dibiarkan, perilaku koruptif lambat laun menjadi kelaziman yang zolim, karena bukan hanya merusak sendi-sendi perekonomian semata namun dapat merusak hingga menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Tidak ada kata lain, laten korupsi yang telah berurat akar di republik ini, harus dibasmi tumpas mulai jantung hingga akar-akarnya sampai tuntas dan tidak berbekas. 

Sama halnya dengan laten komunis, pengentasan laten korupsi jelas membutuhkan peran aktif dan konsistensi nasional seluruh eksponen bangsa dan negara, agar penanganan kejahatan korupsi mulai hulu hingga hilir berjalan efektif, tepat, cepat dan efisien. 

Sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK tentu harus terlebih dahulu terbebas dari laten atau paham-paham tertentu yang bertentangan dengan NKRI, falsafah Pancasila, UUD 1945 dan nilai-nilai kebangsaan lainnya. 

Sebagai abdi negara, segenap insan KPK wajib 'Merah Putih', setia mengabdi kepada NKRI, bukan laten atau kepada paham-paham tertentu, tegak lurus dengan undang-undang, hukum dan peraturan yang berlaku, fokus dalam jihad menumpas korupsi yang kami pandang bukan sekedar tugas atau kewajiban semata namun ladang amal sebagai bekal di akhirat nanti, sekaligus mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tercantum dalam mukadimah UUD 1945. 

Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dengan segenap eksponen serta elemen bangsa dan rakyat Indonesia, adalah wujud nyata dari upaya dan komitmen kita bersama untuk menghancurkan laten korupsi dan perilaku koruptif yang menjadi tembok besar bagi terwujudnya tujuan berbangsa dan bernegara. 

Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mulai Miangas hingga Pulau Rote dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang cerdas, aman, damai serta berkeadilan, dapat kita raih dengan memberikan sumbangsih apapun dalam upaya luar biasa kita bersama menumpas laten korupsi dan perilaku koruptif. 

Melihat destruktifnya dampak korupsi, kami memandang kejahatan kemanusiaan ini lebih keji dari laten apapun yang pernah ada di bumi pertiwi, karena siapapun yang menganut paham laten korupsi, jelas telah menghilangkan sisi-sisi kemanusiaan pada dirinya, telah mengingkari nilai-nilai agama dan ketuhanan yang dipercayainya dan yang pasti telah mengkhianati bangsa serta negaranya. 

Mari, kita jadikan momentum peringatan tragedi berdarah G30S PKI, untuk menggelorakan selalu semangat dan Ruh kesetiasn kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang Sah serta menumbuhsuburkan semangat Bhineka Tunggal Ika dan nilai budaya ANTIKORUPSI dalam menumpas laten korupsi yang terlanjur menggurita di republik ini, untuk mewujudkan cita-cita, mimpi dan impian Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan srluruh tumpah darah Indonesia ,  Indonesia sejahtera, indonesia yg adil dan Makmur, Indonesia Damai dan Berkeadilan, yang dapat kita raih apabila NKRI benar-benar lepas dari laten korupsi. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu

Jakarta, 30 September 2021


(*/red)

Satgas Operasi Madago Raya Tindak Tegas Ali Kalora, Kapolri Minta Buru Empat DPO MIT

By On Selasa, September 28, 2021

JAKARTA, KaratBanten.Com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Satgas Operasi Madago Raya yang telah menindak tegas pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ali Kalora.

Menurutnya, hal itu wujud dari kehadiran TNI – Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala ancaman teror.

Hal tersebut disampaikan Sigit saat memimpin pengarahan kepada Satgas Operasi Madago Raya bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Bandara Kasiguncu, Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa, 28 September 2021.

“Tindakan tegas terukur telah dilakukan terhadap pimpinan kelompok MIT. Diharapkan seluruh upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dari ancaman kelompok teror dapat menjadi ladang amal bagi kami semua,” kata Sigit dalam pengarahannya. 

Mantan Kapolda Banten tersebut menekankan kepada seluruh personel Madago Raya untuk terus melakukan pengejaran terhadap empat orang sisa dari kelompok teror tersebut. 

Satgas Madago Raya sendiri kontak tembak dengan Ali Kalora pada Sabtu 18 September 2021 lalu. Aparat berhasil menindak tegas Ali Kalora dan Jaka Ramadhan di Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng.

Setelah berhasil menindak Ali Kalora, kini MIT hanya tersisa empat orang, yakni Askar alias Jaid alias Pak Guru, Nae alias Galuh alias Mukhlas, Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata. 

“Pertahankan kinerja yang sudah baik ini, lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional terhadap target yang tersisa,” ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Menurut Sigit, meski sudah menindak pimpinan MIT, ke depannya TNI – Polri harus terus memperkuat dan meningkatkan sinergitas serta soliditas untuk memberikan kepastian keamanan dan ketenangan terhadap masyarakat.

Sigit menegaskan, Negara tidak boleh kalah dari kelompok intoleran dan terorisme. Ia menyebut, tidak ada tempat bagi kelompok yang berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI di bumi nusantara.

“Saya akan senantiasa berkomitmen untuk memberikan reward kepada personel yang berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas dalam menjaga Kamtibmas dari segala bentuk gangguan dari kelompok MIT,” ucap Sigit. (*/red)

Tangkap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, DPP LPPI: Tanpa Novel dkk KPK Semakin Kuat

By On Minggu, September 26, 2021

JAKARTA, KaratBanten.Com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menyambut baik dan mengapresiasi yang tinggi kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, dengan ditangkapnya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin terkait kasus suap kepada mantan penyidik KPK senilai Rp 3,1 miliar.

Pimpinan KPK telah terbukti setiap dalam penindakan penegakan hukum dilakukan sangat profesional, juga tidak tebang pilih, membidik dan menjerat pelaku korupsi, sekalipun Wakil Ketua DPR RI seperti Azis Syamsuddin.

Hal ini membuktikan bahwa KPK merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi. Kelima  Komisioner KPK juga memiliki track record yang bersih dalam bidang pemberantasan korupsi, terbukti Azis Syamsuddin tertangkap oleh KPK.

“Oleh karena itu kami menilai, KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, semakin tajam ke atas, beraksi memberantas praktik maling uang rakyat meski tanpa Novel Baswedan dkk. Terbukti pada kasus Wakil DPR, dengan tidak ada Novel, KPK makin galak menangkap Azis Samsudin, Wakil Ketua DPR RI,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar melalui press releasenya yang diterima media ini, Minggu, 26 September 2021.

Menurut Dedi Siregar, KPK tidak ada yang berubah tanpa Novel dalam menjalankan tugas memburu pelaku korupsi. Jika ada terdapat kelompok yang menyebutkan bahwa KPK melemah setelah Novel dkk tidak ada di dalam KPK, itu adalah penilaian yang keliru dan kurang tepat. 

“Kami lihat hari ini, KPK memiliki semangat yang tinggi dan bermartabat melakukan pencegahan korupsi, terbukti KPK berhasil mengungkap dan menangkap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin terkait kasus suap yang secara bertahap kepada mantan penyidik KPK yang berjumlah uang senilai Rp 3,1 miliar,” pungkas Dedi Siregar.

Seperti diketahui, Ketua KPK, Firli Bahuri, pada Sabtu, 25 September 2021 menyatakan, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin terbukti melakukan suap secara bertahap kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patujju dan Maskur Husain dalam suap Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Lampung Tengah.

Firli merinci, Azis telah terbukti mengirimkan uang senilai Rp.3,1 miliar kepada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain dengan menggunakan rekening pribadinya. (*/red)

Indonesia Negara Hukum, DPP LPPI: Hormati Hasil Putusan MA dan MK Terkait Pegawai KPK!

By On Sabtu, September 25, 2021

JAKARTA, KaratBanten.Com – Beredar kabar di publik soal ultimatum yang diarahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang apabila Presiden Jokowi tidak mengangkat Novel dkk menjadi ASN dalam kurun waktu 3x24 jam maka pihaknya melakukan unjuk rasa.

Terkait hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) merasa aneh dengan narasi yang dibangun mahasiswa yang mengatasnamakan BEM SI yang mendukung Novel Cs agar diangkat menjadi ASN Pegawai KPK. 

“Menanggapi persoalan tersebut mahasiswa pasti sangat tahu hukum. Jadi harusnya kita hormati hasil putusan TWK pegawai KPK oleh MA dan MK telah memutuskan  konstitusional dan sah,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) Dedi Siregar melalui siaran persnya yang diterima media ini, Sabtu, 25 September 2021.

“Harusnya hasil putusan hukum itu kita kawal, bukan sepatutnya mendorong, apalagi narasi mengancem kepada Presiden,” pungkas Dedi Siregar.

“Indonesia kan negara hukum. Bukan negara kekuasaan,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, kata Dedi, bahwa pada hasil putusan TWK KPK sudah menghasilkan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkama Agung (MA) bahwa sudah sah dan Konstitusional.

“Hasil putusan MK dan MA tetap berlaku dan dilaksanakan sebelum ada putusan hukum yang membatalkan atau menggugurkannya,” ujarnya. 

Dedi juga mengatakan, terkait perihal menyampaikan aspirasi sangat diperbolehkan dan konstitusi menjamin dalam UUD 1945 diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Namun demikian, kata Dedi, jika mengandung ancaman kepada Presiden RI itu namanya bukan unjuk rasa, tapi suatu penekanan dan bisa dikategorikan berupa teror. 

“Untuk itu, kami mengajak mahasiswa dan pemuda menghormati hasil putusan MK dan MA,” tegasnya. 

“Kami sampaikan juga, stop meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengangkat Novel dkk Pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk menjadi ASN. Persoalan itu tidak tepat apabila mengarah kepada kekuasaan, karena Indonesia kan negara hukum dan sudah menghasilkan putusan hukum MK dan MA,” jelasnya.

Dedi Siregar juga menyampaikan, bahwa Ketua KPK Firli Bahuri sudah menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 

Kemudian, lanjut Dedi, KPK sudah melakukan pembinaan dan sudah selesai proses pembinaan pada pegawai yang tidak memenuhi syarat dan sudah menghasilkan keputusan setelah dilakukan pembinaan pegawai diangkat menjadi ASN. 

“Untuk itu, kami tetap mendukung hasil keputusan MK dan MA. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dijalankan hasil TWK KPK sudah Konstitusional dan Sah,” pungkas Dedi. 

“Artinya, segala sesuatu putusan TWK Pegawai KPK sudah dapat diterapkan dan dijalankan sesuai perintah Undang-Undang termasuk hasil Novel dkk dibebas tugaskan per 30 September 2021 mendatang,” pungkas Dedi. (*/red)

Usai Kejar-kejaran, Personel Polda Banten Berhasil Menangkap Pelaku Curas di Minimarket

By On Sabtu, September 18, 2021

SERANG, KaratBanten.Com – Personel Polda Banten berhasil menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) di Minimarket yang berada di Kota Serang. Adapun pelaku berinisial ARN (25) warga Kota Serang bekerja sebagai Wiraswasta.

Kapolres Serang Kota, AKBP Maruli Ahiles Hutapea mengatakan, pelaku sudah melakukan perbuatannya sebanyak 12 kali.

“Hari ini cukup menggembirakan yang mana kita jajaran Polres Serang Kota, Polda Banten, berhasil menangkap pelaku dengan modus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Indomaret depan Kampus Universitas Bina Bangsa, Kota Serang,” kata Kapolres Serang Kota, AKBP Maruli Ahiles Hutapea didampingi Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga saat melakukan konferensi pers di Polres Serang Kota, Jumat, 17 September 2021.

“Kejadiannya sekitar pukul 12.00 WIB tadi, saat masyarakat sedang Sholat Jumat. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya melakukan perbuatannya sudah 12 kali. Itu artinya, ini adalah perbuatan yang sudah direncanakan,” lanjutnya.

AKBP Hutapea menambahkan, penangkapan tersebut dilakukan oleh personel Polwan Polda Banten yang sedang patroli.

“Penangkapan ini dilakukan oleh personel Polda Banten, yaitu Bripka Benny, Brigadir Ira Rachmi dan Aiptu Dian. Ketiga personel ini terdiri dari satu orang Polisi laki-laki dan dua Polwan, mereka tugas di Polda Banten,” tambah AKBP Hutapea.

Adapun kronologisnya, AKBP Hutapea menjelaskan, pelaku datang ke TKP seolah-olah mau membeli barang di Indomaret di depan Kampus Universitas Bina Bangsa. Pelaku datang, kemudian pura-pura melihat barang, kemudian dia keluar. Setelah itu, karyawan mencurigai bahwa pelaku tersebut mengambil barang. Setelah dilihat di rak barang ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada, kemudian pelaku mengendarai mobil Ayla warna merah langsung melarikan diri. 

“Pelaku dikejar oleh karyawan Indomaret. Berdasarkan informasi melalui HT, informasi itu langsung diteruskan kepada personel yang ada di jajaran. Kemudian personel kita ada dua Polwan dan satu Polisi laki-laki sedang melaksanakan patroli mendengar dan mengejar pelaku dan berhasil menemukan mobil dengan ciri-ciri yang sama. Saat pengejaran, personel kita yang menggunakan motor terjatuh akibat dipepet pelaku menggunakan mobil. Beruntungnya, personel kita bangun kembali dan mengejar pelaku hingga tertangkap,” jelasnya. 

“Adapun lokasi penangkapannya berada di depan kantor KPPN Serang Kota Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 33, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten. Dalam penangkapan pelaku, ada satu orang korban yang terluka, yaitu karyawan Indomaret dengan luka tembak di lengan kiri,” sambungnya.

“Dari penangkapan tersebut, kita berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Daihatsu Ayla Warna Merah Nopol A 1511 AU (rental), barang produk bayi berupa shampo, sabun, minyak telon dan air soft gun jenis glock,” ungkap AKBP Hutapea.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga mengatakan, atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal berlapis.

“Pelaku dijerat Pasal 365 KUHP tentang Curas, Pasal 362 KUHP, dan penggunaan senjata api (senpi) ilegal dengan Pasal 2 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan ancaman pidana minimal 12 tahun penjara,” ujar Shinto Silitonga. (Bid Humas)

DPP LPPI Dukung Kebijakan Pimpinan KPK Terkait 56 Pegawai yang Diberhentikan Karena Tidak Memenuhi Syarat

By On Rabu, September 15, 2021

JAKARTA, KaratBanten.Com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) mengamati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal resmi memberhentikan dengan hormat 56 pegawai yang tak memenuhi syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kamis, 30 September 2021 mendatang sudah sesuai amanat Undang-Undang (UU).

“Kami melihat segala upaya KPK mempertahankan pegawainya sudah dilakukan. KPK menjalankan perihal alih status pegawai menjadi ASN merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang adalah revisi UU KPK Pasal 1 ayat 6 UU 19 Tahun 2019, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ASN,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar melalui press releasenya yang diterima media ini, Rabu, 15 September 2021.

Dedi Siregar menegaskan, pegawai KPK yang tidak dapat diangkat menjadi ASN yang diberhentikan pada 30 September 2021 mendatang, itu murni dijalankan sesuai perintah Undang-Undang pada status pegawai KPK.

“Sehingga, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan terkait TWK pegawai KPK, termasuk tuduhan-tuduhan yang selama ini sudah terbantahkan pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bahwa Perkom Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Peralihan Pegawai KPK menjadi ASN konstitusional dan sah,” tegasnya.

“DPP LPPI menilai, jika masih terdapat penolakan hasil peralihan pegawai KPK menjadi ASN patut dipertanyakan, karena negara Indonesia ini menganut hukum-hukum yang berlaku untuk dijalankan,” pungkas Dedi. (*/red)

Hari Kedua Ops Bina Kusuma, Polres Serang Kota Amankan Puluhan Botol Miras

By On Rabu, September 15, 2021

KOTA SERANG, KaratBanten.Com - Hari kedua Ops Bina Kusuma Maung 2021 Tahap II, Polres Serang Kota, Polda Banten, melaksanakan razia di daerah hukumnya, Selasa malam, 14 September 2021.

Sebanyak 39 botol minuman keras (Miras) yang berkadar 15% hingga 45%, yaitu 26 plastik  minuman oplosan dan 13 botol miras berbagai merk diamankan dari dua lokasi berbeda yang berkedok toko jamu.

Kapolres Serang Kota, AKBP Maruli Ahiles Hutapea mengatakan, pihaknya melaksanakan Ops Bina Kusuma Maung 2021 Tahap II dengan sasaran Miras.

“Kegiatan ini kami lakukan tetap mengedepankan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid 19,” pungkasnya.

Ia menjelaskan, dalam operasi tersebut pihaknya mengamankan 39 botol miras dari dua kios yang berbeda.

“Razia ini akan terus dilakukan. Kami juga mengimbau kepada pemilik kios jamu agar tidak menjual miras lagi,” tutupnya. (TP/HUMAS)

Polres Serang Kota Tembak Kaki Pelaku Pencuri Modus Pecah Kaca Mobil

By On Selasa, September 14, 2021

SERANG, KaratBanten.Com – Polres Serang Kota, Polda Banten, menembak kaki pelaku pecah kaca mobil yang berjumlah lima orang. Para tersangka ditangkap di lokasi berbeda.

Para pelaku kejahatan berasal dari Ogan Komering Ulu (Oku) Timur tiga orang, yakni berinisial EW (44), BG (36), dan KS. Dua pelaku lainnya asal Sukabumi, Jawa Barat, yaitu DS (39) dan LS (20).

Mereka melancarkan aksinya dengan mengempeskan dulu ban calon korbannya. Ketika korban turun dari mobil untuk meminta bantuan, disitu pelaku beraksi.

“Sampai kemarin kita amankan lima orang. Pelaku memecah kaca dengan alat yang sudah disiapkan, dengan terlebih dahulu gembos ban. Barang-barang langsung di lempar ke arah Sumatera,” kata Kapolres Serang Kota, AKBP Maruli Ahiles Hutapea, saat pres conference di Mapolres Serang Kota, Banten, Senin, 13 September 2021.

Berdasarkan bukti dan keterangan pelaku, Polisi menduga masih ada tersangka lainnya. Karenanya, Polres Serang Kota masih mengembangkan kasus tersebut. Termasuk mengejar penadahnya yang berada di Sumatera.

“Kita sedang mengembangkannya, tempat menaruh barang curian. Kita akan kejar (pasal) 480 (penadah) nya,” jelasnya. 

“Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 363 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun penjara,” pungkasnya. (*/red)

Tangkap Gigen Telenggeng, Satgas Nemangkawi Sita Tiga Pucuk Senpi

By On Sabtu, September 04, 2021

JAKARTA, KaratBanten.Com – Satuan Tugas (Satgas) Operasi Nemangkawi menangkap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Jayapura, Papua, Gigen Telenggeng sesuai atensi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang juga mantan Kapolda Banten itu.

Dalam operasi penindakan tersebut, aparat juga menyita tiga pucuk senjata api (senpi) M16. 

“Pada hari Jumat, 03 September 2021, melaksanakan kegiatan penindakan terhadap Gigen Telenggeng,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono di Jakarta, Jumat, 03 September 2021.

Argo menyebut, setelah dilakukan penangkapan terhadap Gigen Telenggeng, aparat selanjutnya melakukan penyitaan senjata api dan amunisi.

“Tim berhasil mendapatkan senjata api sebanyak tiga pucuk serta magazen,” ujar Argo.

Argo menuturkan, awalnya Satgas Nemangkawi bergerak ke tempat penginapan yang dimana terdapat target, yakni Gigen Telenggeng. Selanjutnya, tim langsung melakukan penghadangan ketika yang bersangkutan hendak pergi naik taksi. 

Setelah ditangkap, kata Argo, tim langsung melakukan interogasi kepada Gigen Telenggeng untuk mengetahui lokasi penyimpanan senjata api tersebut.

“Sesuai keterangan Gigen, senpi disembunyikan atau dikubur di dalam tanah di rumah kosong. Tim menggali tanah sedalam 30 cm, selanjutnya ditemukan peti terbuat dari kayu. Tim membongkar dengan kampak dan didapati tuga pucuk senpi M16, dan dua senpi rakitan serta satu buah tas berisi magazen,” papar Argo.

Saat ini, Satgas Nemangkawi sedang mengembangkan jaringan dari kelompok Gigen Telenggeng. (*/red)

Ditpolair Polda Banten Berhasil Gagalkan Upaya Penyelundupan Benih Lobster

By On Jumat, September 03, 2021

CILEGON, KaratBanten.Com – Direktorat Polairud (Ditpolair) Polda Banten berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster atau benur secara ilegal. 

Direktur Polairud Polda Banten,Kombes Pol Giuseppe Reinhard Gultom mengatakan, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/A/ 330 /IX/2021/SPKT I/DITPOLAIRUD/POLDA BANTEN, tanggal 02 September 2021, telah terjadi Tindak Pidana Penyelundupan baby lobster (benur/bibit lobster), dan telah diamankan seorang tersangka berinisial BN (49), waga Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. 

“Kami juga mengamankan barang bukti, 50 kantong plastik berisi 9.382 ekor benih lobster jenis Mutiara dan Pasir,” ujar Giuseppe, Jumat, 03 September 2021. 

Ia menjelaskan, modus tersangka BN (49) mengambil atau membeli benih bening lobster dari para nelayan di Binuangeun. Setelah mendapat benih lobster dengan jumlah ribuan, kemudian dikemas menggunakan kantong plastik bening yang di dalamnya berisi benih lobster kurang lebih 200 ekor setiap kantong plastik untuk mengelabuhi petugas.

“Kantong plastik bening di dalamnya berisi benih lobster dibungkus menggunakan karung. Kemudian diangkut menggunakan motor dan dikirim ke pengepul yang berada di daerah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat,” jelasnya. 

Menurut keterangan dari tersangka, kata Giuseppe, ribuan benih lobster itu akan dikirim kepada seseorang berinisial BO yang beralamatkan di Cisolok, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat.

“Kami juga mengamankan satu unit kendaraan roda dua, satu buah karung warna putih, satu lembar STNK motor merk Honda Revo Fit warna hitam Nopol A 4321 OG atas nama Saptuhi, satu buah Handphone Samsung lipat warna hitam. Saat ini kami masih melakukan pengembangan, dan akan melakukan proses hukum sesuai Pasal yang sudah ditentukan,” tuturnya. 

“Atas perbuatannya, tersangka BN (49) akan dijerat dengan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah UU RI Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan UU No 31 Th 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 KUH Pidana,” imbuh Giuseppe.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga menambakan, Polda Banten terus berupaya melakukan tindakan-tindakan Kepolisian dalam rangka mengantisipasi aksi kejahatan di tanah air. 

“Kami akan terus melakukan upaya penegakan hukum sebagai pencegahan terhadap aktivitas kejahatan di tanah air, agar dapat menciptakan rasa aman, tentram dan damai di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya. 

“Kami juga akan terus melakukan pengembangan dan melakukan proses hukum sesuai Pasal-pasal yang sudah di tentukan, agar memberikan efek jera bagi pelaku penyelendupan benih lobster secara ilegal,” tutup Shinto Silitonga. (Bid Humas)

Empat Pelaku Curanmor di Tangerang Berhasil Diringkus Polisi

By On Jumat, September 03, 2021

TANGERANG, KaratBanten.Com – Dalam waktu 1x24 jam, Unit Reskrim Polsek Cikupa, Polresta Tangerang, Polda Banten, berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan motor (Curanmor) dengan menggunakan kunci letter T.

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro mengatakan, jajaran Polsek Cikupa berhasil mengamankan empat orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di sebuah kontrakan di Kadu Sabrang RT 03/02, Desa Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten.

“Kami berhasil mengamankan empat pelaku curanmor, masing-masing berinisial SR (23), S (31), AY (26), J (19) warga Lampung Timur,” kata Kapolresta didampingi Kapolsek Cikupa, AKP Indra Feradinata saat Press Conference yang digelar di halaman Kantor Polsek Cikupa, Kamis, 02 September 2021.

Kapolresta menjelaskan, kronologis penangkapan berawal dari Laporan Polisi (LP), lalu Kapolsek Cikupa, AKP Indra Feradinata mengarahkan tim Reskrim Polsek Cikupa yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Cikupa, IPDA H. Iwan Wahyudi melakukan penyelidikan dan penyidikan di TKP, dan mendapatkan beberapa bahan petunjuk serta informasi yang mengarah kepada para pelaku.

“Selanjutnya dikuatkan oleh keterangan dari masyarakat bahwa di daerah Kadu Sabrang ada sebuah kontrakan yang mencurigakan, sering membawa kendaraan roda dua berganti ganti jenisnya. Dari hasil informasi tersebut, tim melakukan pendalaman terhadap informasi. Setelah didalami ternyata benar, tim berhasil mengamankan keempat pelaku tersebut,” jelasnya.

Dalam penggeledahan di rumah kontrakan tersebut, kata Kapolresta, petugas menemukan satu pucuk senjata api rakitan berikut tiga butir peluru.

“Saat penggeledahan, kami menemukan 4 unit motor, 1 set kunci leter T, kunci kontak, STNK dan BPKB motor, serta senjata api rakitan berikut pelurunya,” pungkasnya.

“Saat ini, pelaku berikut barang bukti diamankan di Polsek Cikupa untuk penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku kita jerat dengan Pasal 363 KUH Pidana dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara,” tutupnya. (Bid Humas)

Soal Kasus SMKN 7 Tangsel, Gubernur WH: Langkah KPK Sejalan dengan Komitmen Anti Korupsi Pemprov Banten

By On Kamis, September 02, 2021

SERANG, KaratBanten.Com – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengapresiasi langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengusutan kasus lahan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang diduga terjadi tindak pidana korupsi pengadaan lahan Tahun Anggaran 2017.

"Saya mengapresiasi langkah-langkah KPK,” ujar WH.

Menurut Gubernur yang akrab disapa WH, bahwa tindakan KPK sejalan dengan dirinya dalam komitmen pemberantasan korupsi di Provinsi Banten.

“Tentunya ini sejalan dengan komitmen saya sebagai Gubernur untuk memberantas korupsi di Provinsi Banten,” ujarnya.

Seperti diketahui, KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Kota Tangsel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017. (*/red)

Gebrakan KPK di Sejumlah OTT Menjadi Bukti KPK Sangat Kuat

By On Kamis, September 02, 2021

JAKARTA, KaratBanten.Com – Peran Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang adalah seperti trigger mechanism, yaitu mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga negara yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK senantiasa  berpedoman pada lima asas yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, serta profesionalisme. 

Demikian seperti dikatakan Kordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi dalam siaran persnya yang diterima media ini, Rabu, 01 September 2021.

Menurutnya, KPK adalah anak kandung reformasi yang diinginkan rakyat sebagai "Institusi Khusus" untuk memberantas korupsi dengan wewenang yang besar. Pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan dan dibuktikan di pengadilan, dengan cara yang luar biasa yang diberikan kewenangan yang besar kepada KPK seperti yang diatur dalam UU KPK.

Saat ini, kata Azmi, KPK telah membukukan prestasi mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang tidak terbayangkan akan bisa terungkap pada KPK era sebelumnya. Tindak pidana korupsi mencakup pengadaan barang/jasa, perizinan, penyuapan, pungutan, penyalahgunaan anggaran, hingga pencucian uang yang diungkap KPK. 

“Salah satu mekanisme kerja KPK adalah saat KPK menetapkan pejabat negara atau tokoh penting sebagai tersangka korupsi. Saat itulah biasanya ditampilkan para pelaku korupsi yang tertangkap basah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), lengkap dengan tumpukan barang bukti berupa uang dan barang berharga lainnya,” pungkas Azmi.

Azmi juga menuturkan, kinerja KPK dibuktikan dengan peningkatan jumlah tangkapan seiring dengan pengembalian kerugian negara. KPK telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dan daerah, mampu untuk  menyelamatkan potensi kerugian negara, dalam kurun 2020, melalui program-program pencegahan. Nilai tersebut berasal dari upaya pemulihan, penertiban dan optimalisasi aset. Total  sebesar Rp. 592,4 triliun selama 2020.

“KPK kami nilai sudah efektif dalam melakukan kerja pemberantasan korupsi. Bahkan, yang terbaru, KPK telah berhasil menangkap 10 orang dalam OTT di Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), pada Minggu dini hari, 29 Agustus 2021,” pungkasnya. 

Diketahui, kata Azmi, para pihak yang diamankan KPK meliputi Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari berikut suaminya, Hasan Aminuddin yang menjabat sebagai anggota DPR, dua ajudan, lima Camat, dan satu Pelaksana Jabatan (Pj) Kepala Desa. Tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur. 

Selain itu, lanjut Azmi, KPK juga menetapkan Walikota nonaktif Tanjungbalai, M. Syahrial, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjung Balai, Yusmada sebagai tersangka pada Jumat, 27 Agustus 2021. 

“Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait lelang mutasi jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjung Balai Tahun 2019,” ujarnya.

Azmi juga menegaskan, peran KPK yang sudah terbukti dalam melakukan penindakan mempunyai efek positif dalam menjalankan kewenangannya dalam melakukan perbaikan sistem dan kebijakan pemerintah. 

“Kami sangat  mengapresiasi pengungkapan berbagai kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah yang berhasil diungkap oleh KPK melalui OTT akhir-akhir ini. KPK telah membuktikan bahwa KPK masih sangat kuat dan efektif dalam melakukan tindakan OTT dalam pemberantasan korupsi dengan baik dan cepat,” kata Azmi.

Ia juga mengatakan, pihaknya mendukung kinerja KPK yang dalam beberapa hari terakhir telah gagah berani menangkap beberapa pejabat negara. Bahkan, selama dua tahun bekerja, KPK mulai menunjukan keberaniannya dan mulai menunjukkan kinerja yang memberikan trend positif. 

“Bahkan, melakukan OTT terhadap pejabat publik sekelas Menteri. Ini merupakan pembuktian awal KPK adalah lembaga yang mandiri dan tidak bisa didikte oleh berbagai kepentingan baik Presiden maupun partai politik,” tuturnya.

“KPK tetap menjadi harapan rakyat Indonesia, dan KPK harus menjaga harapan itu sampai tujuan Indonesia bebas dari korupsi tercapai,” sambungnya. 

“Rakyat tentu sangat berharap agar KPK yang selama ini dipimpin oleh Ketua KPK, Firli Bahuri tetap gagah perkasa untuk mengganyang korupsi. Siapa pun pelakunya dan berapa pun jumlahnya, rakyat percaya dengan kepemimpinan KPK saat ini. Komitmen pemberantasan korupsi dapat ditegakkan, dan rakyat menanti gebrakan Firli Bahuri selanjutnya,” tutupnya. (*/red)

KPK OTT Bupati Probolinggo, DPP LPPI Apresiasi Komitmen Ketua KPK

By On Senin, Agustus 30, 2021

Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar. 

JAKARTA, KaratBanten.Com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) mengapresiasi KPK yang dinahkodai oleh Firli Bahuri atas kinerjanya KPK yang telah berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang diketahui merupakan Anggota DPR RI pada Senin dini hari, 30 Agustus 2021.

Diketahui, saat ini KPK sudah mengantongi bukti terkait perkara jual beli jabatan Kepala Desa dan barang bukti yang disita KPK senilai Rp.360 juta. 

“Sejak awal kami melihat keseriusan Ketua KPK, Firli Bahuri dalam melakukan penindakan korupsi di Indonesia tidak main-main. Salah satunya dibuktikan dengan melakukan OTT kepada Bupati Probolinggo. Selain itu, KPK juga berhasil menyelamatkan keuangan negara dan daerah, menyelamatkan potensi kerugian negara, dalam kurun tahun 2020 melalui program-program pencegahan. Nilai tersebut berasal dari upaya pemulihan, penertiban dan optimalisasi aset. Total sebesar Rp.592,4 triliun selama 2020,” kata Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar melalui Siaran Persnya yang diterima media ini, Senin, 30 Agustus 2021.

Menurut Dedi Siregar, melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup), KPK bersama-sama pemerintah daerah telah menyelamatkan potensi kerugian negara senilai total Rp.954,2 triliun selama 2020.

Selain itu, kata Dedi, KPK telah mampu menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) ke kas negara dengan nilai total Rp.120,3 miliar. Adapun jumlah yang disetorkan KPK ke kas negara itu terdiri dari denda hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp.14 miliar. Kemudian, berasal dari uang hasil sitaan kasus korupsi sebesar Rp.54,4 miliar, uang pengganti perkara korupsi Rp.19,8 miliar, uang sitaan dari kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp.18,5 miliar.

“Kemudian, uang tersebut berasal dari hasil lelang KPK dari perkara tindak pidana korupsi Rp.3,3 miliar, gratifikasi Rp.2,9 miliar, dan jasa giro sebesar Rp.7 miliar,” sambungnya.

Dedi Siregar menjelaskan, dalam capaian kinerja KPK di bidang penindakan dan koordinasi dan supervisi, adapun nilainya terdiri dari penagihan piutang pajak daerah senilai Rp.3,8 triliun; penyelamatan aset daerah dengan sertifikasi bidang tanah Pemda dengan perkiraan nilai aset mencapai total Rp.9,5 triliun. KPK juga berhasil melakukan penyelamatan aset daerah dengan dilakukannya pemulihan dan penertiban aset bermasalah senilai Rp.1,7 Triliun; dan penyelamatan aset prasarana, sarana dan utilitas (PSU) atau Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) senilai Rp.7,1 Triliun. KPK juga mendorong optimalisasi penerimaan daerah terkait pada masing-masing daerah di wilayah koordinasi dan supervisi wilayah dua untuk menyelamatkan keuangan dan aset daerah.

Selain itu, kata Dedi, Rakor Sertifikasi yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh wilayah, audiensi dengan Kejaksaan dan Kepolisian terkait kerja sama penyelesaian aset bermasalah, dan penagihan tunggakan pajak. 

“Kedeputian penindakan juga  memfokuskan sasaran strategi pada peningakatan efektifitas dan efisiensi penindakan sampai dengan eksekusi dengan ukuran presentase asset recovery dan jumlah perkara tindak pidana korupsi (TPK) yang ditangani,” tuturnya.

Dedi juga menuturkan, KPK juga melakukan peningkatan penegakan hukum korupsi melalui persentase pidana badan, denda ranpasan, dan uang pengganti serta melalui jumlah perkara TPK melalui TPPU dan korporasi. 

“Sejauh ini, kami menilai KPK menjadi lembaga yang paling produktif dalam penanganan perkara pidana korupsi,” pungkasnya.

Dalam penanganan perkara, kata Dedi, KPK tidak hanya fokus pada kuantitas jumlah perkara yang ditangani, namun lebih mendorong atau mengedepankan pada kualitas perkara melalui case building dan optimalisasi pengembalian kerugian negara melalui TPPU.

Lebih lanjut dikatakan Dedi, dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah, KPK mendorong dilakukannya inovasi dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan pajak daerah, seperti implementasi tax clearance, pengkinian database, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan penerimaan pajak seperti melakukan koneksi host-to-host. 

Selain itu, kata Dedi, KPK juga mendorong Pemda untuk melakukan penagihan tunggakan pajak. Diantaranya, KPK memfasilitasi kerja sama daerah dengan Kejaksaan dalam fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penagihan piutang pajak. 

Sementara itu, dalam program perbaikan tata kelola, khususnya area intervensi manajemen aset daerah, KPK mendorong pemda untuk melakukan pengamanan terhadap aset-aset daerah. 

Langkah pertama yang didorong adalah dengan melakukan sertifikasi terhadap seluruh aset milik daerah untuk menghindari beralihnya kepemilikan aset yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah.  

“Kami melihat, di tengah pandemi Covid -19, kondisi sulit ini, KPK tetap bekerja dengan segala keterbatasan dan tantangan untuk memberikan kontribusi bagi negara dan masyarakat yang dimana sesuai dalam Undang-Undang,” pungkas Dedi.

Dengan prestasi ini, lanjut Dedi, tentunya KPK telah melakukan penyelesaian kasus hingga Semester 1 Tahun 2021, yakni telah bertambah sebanyak total penyelamatan potensi kerugian negara di Semester 1 Tahun 2021 sebesar Rp.22 trilyunan yang terdiri dari Penagihan Piutang PAD sebesar Rp.3.321.880.064.101, Pensertifikatan Aset sebesar Rp.9.509.604.128.215 (9.017 unit).

Pemulihan Aset sebesar Rp.1.747.932.083.744 (2.100 unit) dan Penyerahan Aset Daerah PSU Rp.7.123.164.830.792 (1.092 unit) juga termasuk 12.310 sertifikat atas bidang tanah milik Pemda. 

Upaya lainnya adalah dengan melakukan penertiban atas aset-aset bermasalah, baik yang dikuasai oleh pihak ketiga maupun aset-aset yang tidak optimal pemanfaatannya. 

“Atas dasar itulah, maka kami menilai prestasi KPK di bawah Ketua KPK, Firli Bahuri patutlah diapresiasi keberhasilan dalam melakukan OTT Bupati Purbalinggo dan  penyelamatan asset serta menyelamatkan keuangan negara yang tentu saja ini sebuah prestasi yang harus diapresiasi,” tutup Dedi. (*/red)

Gelar Operasi Tempat Hiburan Malam, Polisi Amankan Puluhan Botol Miras

By On Minggu, Agustus 29, 2021

SERANG, KaratBanten.Com – Kepolisian Resor (Polres) Serang Kota kembali menggelar operasi cipta kondisi di tengah pandemi Covid-19. Kali ini, operasi menyasar ke Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Serang, Sabtu malam, 28 Agustus 2021, hingga Minggu dini hari, 29 Agustus 2021.

Dalam kegiatan cipta kondisi tersebut, pihak Kepolisian mendapati beberapa tempat hiburan malam yang masih buka, yaitu Cafe Royal Resto, MP3 Resto dan Alexxus.

Alhasil, petugas pun berhasil menyita puluhan botol minuman keras (miras beralkohol berbagi merk dari ketiga tempat hiburan malam tersebut.

Kapolres Serang Kota, AKBP Maruli Ahiles Hutapea kepada wartawan mengatakan, Kegiatan operasi cipta kondisi tersebut dilakukan untuk melakukan pengawasan di lokasi tempat hiburan malam di masa pandemi Covid-19 yang berlokasi di Kota Serang.

“Dalam kegiatan operasi malam ini, petugas membubarkan pengunjung yang berdampak kerumunan dan berhasil menyita puluhan botol miras beralkohol berbagai merk,” katanya. 

AKBP Hutapea juga mengatakan, pihaknya berharap kepada masyarakat agar tetap selalu menjaga Protokol Kesehatan (Prokes) di tengah pandemi Covid 19, dengan tetap mematuhi 5M, diantaranya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,  menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi.

“Kami memberikan imbauan kepada pengelola tempat hiburan malam untuk mematuhi Prokes Covid-19, dan menutup tempat usahanya selama pandemi Covid-19,” tegasnya.

“Ini guna mencegah penyebaran Covid-19, dan jangan sampai ada cluster baru,” pungkasnya. (*/red)

Dukung Inpres Nomor 2 Tahun 2020, FORPAN Akan Bersinergi dengan Polda Banten

By On Kamis, Agustus 26, 2021


SERANG, KaratBanten.Com – Forum Penggiat Anti Narkoba (FORPAN) Banten mendukung dan mengapresiasi pencanangan Kampung Anti Narkoba yang digagas oleh Polda Banten bersama Korem 064/MY, Forkopimda Provinsi Banten dan Tokoh Agama.

Ketua FORPAN Banten, Tubagus Usman yang biasa disapa Entus menyatakan jika dirinya bersama FORPAN Banten siap mendukung pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polda Banten.

“Kami dari pegiat anti narkoba yang tergabung dalam FORPAN Banten mengapresiasi pencanangan Kampung Tangguh Anti Narkoba ini,” katanya.

“Kami juga siap bersinergi dengan seluruh instansi terkait dalam hal pencegahan narkoba. Kami sangat peduli dengan generasi penerus kami, anak-anak kami, maka dari itu kami komitmen untuk mencegah penyebaran dan peredaran narkoba,” pungkasnya.

Sementara itu, Dirresnarkoba Polda Banten, Kombes Pol Martri Sonny menyambut baik harapan dari para penggiat anti narkoba tersebut.

“Kami menyambut baik respon dari FORPAN. Itu sangat baik sekali. Itu yang sangat kami harapkan dalam partisipasi dari seluruh kelompok, elemen masyarakat termasuk dari kegiatan di dalam Satgas itu yang kita harapkan adalah ingin mencoba mendorong masyarakat supaya masyarakat-masyarakat mau peduli akan bahaya narkoba,” tandas Martri Sonny. (*/red)

DPP LPPI: Upaya Pelemahan, Ketua KPK Membuktikan dengan Kerja Kerja Kerja

By On Rabu, Agustus 25, 2021

Ketua Umum (Ketum) DPP LPPI, Dedi Siregar. 

JAKARTA, KaratBanten.Com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menyambut baik langkah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri dengan membawa perubahan yang baik di tubuh KPK, selalu mengedepankan aturan-aturan yang berkaitan dengan perintah Undang-Undang dan langkah serius melakukan pencegahan korupsi.

“Kita ketahui, tindak pidana korupsi dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi negara, juga dapat menciptakan instabilitas di masyarakat dan pemerintahan. Selain itu, Korupsi dapat menciptakan terjadinya kejahatan lainnya. Korupsi dilihat sebagai penyalahgunaan anggaran negara yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia," ujar Ketua Umum (Ketum) DPP LPPI, Dedi Siregar melalui press releasenya yang diterima media ini, Rabu, 25 Agustus 2021.

Menurutnya, Korupsi dapat merusak kelembagaan negara yang demokratis, menyimpangi aturan hukum hingga mengurangi kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. 

Oleh karena itu, kata Dedi, upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara intensif, profesional dan berkesinambungan, karena merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan nasional serta memiskinkan rakyat secara terstruktur, masif dan sistematis.

"Dengan semangat lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) agenda pemberantasan korupsi dimandatkan pada lembaga bernama KPK. Diharapkan KPK sebagai lembaga independen kedudukannya sejajar dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Mampu melakukan berbagai cara untuk mencegah kerugian negara yang diakibatkan oleh perilaku korupsi," terang Dedi.

Dedi juga mengungkapkan, KPK di bawah kepimpinan Firli Bahuri ternyata memiliki capaian keberhasilan KPK dalam program pemberantasan korupsi dari sektor politik hingga penegakan hukum.

Kata Dedi, para pejabat yang terjerat oleh KPK berasal dari hampir seluruh kelembagaan publik, mulai dari ranah eksekutif, sampai badan-badan yang mengawasi dan seharusnya memastikan pejabat eksekutif tidak menyalahgunakan anggaran. 

Lebih jauh, kata Dedi, KPK juga menjerat pejabat dari sektor penegakan hukum (yudikatif), dan kalangan swasta. Singkatnya, tak ada lembaga yang kebal dari penindakan KPK.

"Selain itu, adanya korupsi politik yang terjadi di badan-badan pemerintah. Ini adalah korupsi yang melibatkan para pejabat terpilih, pejabat pemerintah atau jejaring mereka untuk tujuan keuntungan pribadi yang tidak sah. KPK juga telah menuntut Menteri maupun setingkat Menteri, ditambah pejabat tinggi pemerintah eselon I dan eselon II," pungkas Dedi.

Masih di tingkat eksekutif, lanjut Dedi, KPK juga menyentuh korupsi yang melibatkan pejabat keuangan negara. Lalu di tingkat pemerintah daerah, KPK telah menuntut Gubernur dan Walikota dan Bupati ke pengadilan.

"Ini juga bisa dilihat sebagai dukungan KPK dalam mendorong perekonomian dan stabilitas pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa KPK secara efektif membongkar korupsi yang melibatkan pejabat negara di sektor eksekutif. Ini mencerminkan upaya penindakan korupsi di pemerintah berjalan efektif dengan hasil 100% vonis bersalah," pungkasnya.

Namun yang pasti, kata Dedi, keliru jika memandang KPK di bawah era Firli Bahuri melemah. KPK telah banyak berhasil dalam mengembalikan aset negara maupun dana hasil korupsi untuk di kembalikan ke kas negara, yang sangat ironis bahwa kinerja ini dicapai KPK saat kelembagaannya mengalami banyak pelemahan, investigasi, sampai teror dan intimidasi.

Dedi juga mengatakan, KPK juga tidak berhenti memfokuskan pada upaya meminimalisasi faktor-faktor penyebab korupsi. Tetapi disini sangat diperlukan kerjasama antara kepatuhan pejabat eksekutif dan legislatif untuk melaporkan LHKPN, agar tidak terjadi hambatan sangat diperlukan dukungan pejabat daerah maupun Menteri dalam membangun sistem pencegahan korupsi di indonesia dengan melaporkan LHKPN pada lembaganya sendiri.

"Kemudian, hari ini publik mendapatkan kabar baik dari KPK yang telah menyetorkan uang lebih dari Rp 90 miliar ke kas negara sepanjang semester satu tahun 2021. Sepak terjang yang dilakukan pimpinan KPK di era Firli Bahuri juga mendapatkan perhatian publik, selain sukses melakukan penangkapan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sejumlah pejabat negara maupun swasta, berhasil mengungkap  kasus korupsi pengadaan lahan untuk program DP rumah nol rupiah Pemprov DKI Jakarta," tutur Dedi.

Sejauh ini, kata Dedi, KPK juga sudah menetapkan empat orang tersangak  yang terdiri dari pihak BUMD DKI Jakarta dan swasta yang diduga telah merugikan kerugian keuangan negara Rp 152,5 miliar.

Namun demikian, kata Dedi, akibat keberhasilan itu, KPK menghadapi serangan-serangan yang juga semakin tinggi. Keberhasilan KPK dalam mengusut korupsi bukan hanya memicu serangan balik, melainkan telah membuat seluruh yang merasa terganggu akhirnya ‘bersatu’ melemahkan KPK. 

"Inilah yang terjadi dengan kondisi saat ini, di mana KPK diuji dengan berbagai tuduhan yang tidak benar oleh orang yang berniat melakukan pelemahan terhadap kepemimpinan Komisioner KPK, namun beliau membalas dengan kerja, kerja, kerja," tutup Dedi. (*/red)

Soal Pemberian Remisi Koruptor, Pengamat: Sah-sah Saja Karena Kemenkumham Berbasis UU

By On Sabtu, Agustus 21, 2021

Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing. 

JAKARTA, KaratBanten.Com – Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menegaskan, sah-sah saja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan) mengeluarkan remisi terhadap para koruptor. Sebab, pendekatan secara normatif, remisi bagi narapidana tersebut pasti telah dikaji dengan berbagai hal dan regulasi yang ada.

“Remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dikeluarkan Kemenkumham berbasis pada Undang-Undang (UU). Ini kan sudah diatur dalam peraturan, jadi sah-sah saja,” ujar Emrus Sihombing kepada wartawan, Sabtu, 21 Agustus 2021.

Kendati demikian, menurut dia, apabila remisi khususnya bagi narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor) dikaji dari perspektif kritis, maka para narapidana Tipikor tidak layak menerima remisi. Sebab perilaku koruptif tersebut merupakan penyakit sosial.

“Ini kenapa? Agar ada efek jera. Agar masyarakat lain agar tidak melakukan atau berpikir berkali-kali untuk melakukan Tipikor. Di semua lini sudah banyak perilaku koruptif. Ini penyakit sosial (Patologi sosial) jadi harus diberikan sanksi keras,” ujar Dosen Universitas Pelita Harapan (UPH) ini. 

Ia melihat, Kemenkumham melakukan pendekatan normatif atau obyektif berdasarkan UU pada remisi yang diberikan kepada paKara koruptor. Sebab, pemberian remisi bagi WBP tidak bisa merujuk pada dua pendekatan sekaligus. Karena pendekatan normatif dan pendekatan kritis saling berseberangan.

“Pendekatan kritis di sini juga harus merujuk pada landasan hukum yang ada. Bila tidak, Menteri Hukum dan HAM bisa saja memberikan remisi bagi terpidana korupsi atau pidana lainnya,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Pengamat Hukum, Masthuro. Ia  mengatakan, remisi bagi narapidana teroris dan koruptor diberikan dengan mempertimbangkan rasa keadilan di mata hukum. Karena, kata dia, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disebutkan semua warga negara memiliki kedudukan sama di mata hukum.

“Pemerintah tentu memiliki pertimbangan lain (tidak membedakan hak warga negara), seperti asas keadilan di mata hukum untuk mengeluarkan remisi bagi narapidana koruptor dan terorisme,” ujar Masthuro melalui gawai, Sabtu, 21 Agustus 2021.

Ia menyebut, remisi diberikan kepada narapidana dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan ketentuan UU seperti memiliki perilaku yang baik dan menyesali perbuatannya.

Remisi, menurut dia, diberikan pemerintah saat momentum tertentu seperti HUT Kemerdekaan RI, Hari Raya Keagamaan dan lainnya.

“Setiap penerapan kebijakan (remisi bagi korupsi dan terorisme) menuai pro dan kontra itu wajar saja. Pasti ada like and dislike,” katanya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti mengatakan, hak remisi dari Warga Binaan Pemasyarakatan itu sama.

“Semua berhak mendapatkan remisi apabila telah memenuhi persyaratan. Namun, bagi yang tidak memenuhi pesyaratan, maka warga binaan tersebut tidak diberikan remisi,” ujar Rika. 

Rika mengatakan, berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2006 dinyatakan, narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, kejahatan transnasional akan diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan, yakni berkelakuan baik, dan telah menjalani satu per tiga masa pidana.  

“Pasal 14 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan, narapidana berhak mendapatkan remisi,” kata Rika. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *